Menteri Marwan Bilang Masyarakat Tidak Usah Risau Dengan Isu PHK

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dari PKB menyerukan masyarakat Indonesia tidak perlu risau dengan isu pemutusan hubungan kerja alias PHK. Menteri Marwan Jafar dalam keterangannya hari ini mengatakan, masih banyak yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian pedesaan.

“Dana desa bisa dijadikan stimulan untuk mengembangkan usaha perekonomian desa dengan mengembangkan beberapa potensi desa melalui BUMDes,” kata Marwan enteng seenteng kapas. Menurut Marwan, BUMDes sangat efektif untuk memperkuat perekonomian desa. Tidak sekedar bertujuan untuk mengembangkan modal, BUMDes juga membangkitkan tradisi gotong royong antart masyarakat.

Di sisi lain Marwan menambahkan, untuk memperkuat perekonomian desa, kementerian desa juga akan memperbaiki pusat-pusat perekonomian desa seperti pasar tradisional.

“Pasar tradisional sebagai sarana sentral perekonomian desa, juga akan kita perbaiki agar gairah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas ekonomi semakin meningkat,” tutupnya.

Sebagai informasi, Data pemerintah yang bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2015 menyebutkan, 25.506 tenaga kerja telah dirumahkan. Mereka tersebar di beberapa lokasi utama, seperti DKI Jakarta (1.430 orang); Banten (5.424 orang); Jawa Barat (12.000 orang); Jawa Tengah (1.305 orang); Jawa Timur (3.2190 orang); dan Kalimantan Timur (3.128 orang). Sementara potensi PHK mencapai 6.496 tenaga kerja. PHK terbesar berada di Kalimantan (3.000 orang) disusul Jawa tengah (1.185 orang) dan Banten (1.030 orang). Beberapa provinsi yang mengalami PHK lainnya adalah Kalimantan Selatan (691 orang); Subang, Jawa Barat (430 orang); dan Pangkep, Sulawesi Selatan (160 orang).


Data pemerintah tersebut jelas sangat sedikit. Coba bandingkan dengan data Apindo yang menyebut sampai September 2015 telah terjadi PHK terhadap 9.000.000 alias sembilan juta pekerja pribumi! Dan ini bukanlah isu seperti yang Menteri Marwan bilang, melainkan FAKTA. Sebagai menteri seharusnya Marwan bisa membedakan mana isu dan mana fakta, karena orang yang tidak makan bangku sekolah saja sepertinya bisa membedakan. Apakah memang model seperti ini menteri-menteri rezim ketoprak humor? (ts/ermus)