Kwik Kian Gie: Kalau Sudah Republik Pisang yang Paling Cocok jadi Presiden Sofjan Wanandi

Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie mengecam pernyataan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi.

Kwik, dalam akun facebooknya membela Menko Maritim Rizal Ramli yang dikritik Sofyan Wanandi sebelumnya.

"Wahai Sofyan Wanandi, anda itu Kepala Staf Wakil Presiden. Kalau lantas ikut-ikutan marah tentang sikap dan tindakan Menko Rizal Ramli, marah kepada Presiden yang membiarkan keputusannya tentang proyek 35.000 megawatt listrik dikoreksi oleh Menko-nya, terus menyebut Republik ini menjadi Banana Republic atau Republik Pisang, bukankah anda yang menjadikan RI menjadi Republik Pisang. Kalau sudah Republik Pisang, yang paling cocok menjadi Presiden memang Sofyan Wanandi. Saya ingin menyumbang lagu kebangsaan, yaitu lagu “Banana Boat” yang dinyanyikan oleh Harry Belafonte," tulis Kwik dalam akun facebooknya, Kamis (10/9/2015).

Tribun kemudian mengkonfirmasi Kwik Kian Gie atas pernyataannya di facebook.
Kwik tertawa kecil dan mempersilakan untuk dikutip.

Hingga berita ini diturunkan belum tribun belum mendapat tanggapan dari Sofjan Wanandi atas pernyataan Kwik Kian Gie.
Sebelumnya, Sofjan Wanandi menyebutkan, Menteri Kordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli harus ditertibkan.

Hal itu terkait dengan pernyataan Rizal mengenai program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

"Kalau saya sebagai pribadi, Presiden harus tertibkan, yang begitu-begitu tidak bisa ditoleransi. Akhirnya kan bingung investor di luar," kata Sofjan Wanandi di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015) lalu.

Sofjan Wanandi khawatir investor akan bingung melihat siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut.
Investor tentunya juga akan mengalami kebingungan melihat kebijakan Presiden Joko Widodo itu dengan mudahnya diintervensi oleh Rizal Ramli.

"Mana yang dipegang, menkonya atau presidennya. Rusak semua kita nanti, tidak bisa bicara seenaknya, memangnya ini negara apa, banana republic memangnya?" ujar dia.

Rizal Ramli, kata dia, seharusnya hanya bisa memberikan masukan untuk Presiden saat digelar rapat kabinet yang membahas soal kelistrikan.

Masukan tersebut tentunya tidak boleh bocor keluar dari lingkungan kabinet.

Namun, hal yang dilakukan Rizal Ramli sungguh berbeda.

Keputusan soal pengurangan kapasitas itu diambil oleh Rizal Ramli setelah menggelar rapat di kantornya, Senin (8/9/2015).

Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Rizal Ramli menyebut program 35.000 megawatt tidak memungkinkan direalisasikan.

Ia menyebut yang paling dibutuhkan Indonesia adalah diversifikasi sumber energi dan pemangkasan jumlah menjadi 16.000 megawatt. (tribun)