KPK diminta Usut Kasus Dugaan Korupsi Ketua MPR Zulkifli Hasan

Koordinator Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya mengusut dugaan keterlibatan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan di Provonsi Riau.

Menurut dia KPK harus cepat untuk mengusut kasus ini. Bila dibiarkan terlalu lama justru akan menimbulkan spekulasi.

"Dia selaku penanggung jawab, dalam kontek alih fungsi dia mutlak penanggung jawab. Namun demikian, KPK harus segera menulusuri itu," ujar Chalid Muhammad saat dihubungi, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

KPK diminta untuk memperdalam penyebutan nama Zulkifli Hasan dalam persidangan terdakwa Gulat Mendali Emas Manurung di Pengadilan Tipikor. Apalagi, kata dia, alih fungsi itu ada di menteri yang ketika itu dijabat oleh Politikus asal Partai Amanat Nasional itu.

"KPK harus melakukan investigasi lebih dalam lagi soal penyebutan itu, apakah ada relasi langsung antara Zulkifli Hasan dengan alih fungsi di berbagai tempat," katanya.

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto mengungkap peran mantan Menteri Kehutanan itu, khususnya soal revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan 673 yang belakangan ternyata menjadi peluang terjadinya tindak pidana suap yang dilakukan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun. (SHS/WDA)

Sumber: RRI