Presiden Joko telah telah dipermalukan tiga kader PDIP, yaitu Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung. Karena, ungkap anggota Dewan Presidium Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen, Arief Rachman, ketika pembantu Joko itu hingga kini masih memiliki jabatan rangkap sebagai anggota parlemen. “Kalau ada menteri yang belum mau melepaskan posisinya di DPR, ini artinya presiden dipermalukan. Yang mempermalukan justru kader-kader PDIP yang merupakan partai politik pengusung Jokowi,” ungkap Arief Rachman di Jakarta, Ahad (6/9). Karena itu, Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen akan segera mengajukan surat terbuka untuk Joko agar segera menyelesaikan rangkap jabatan itu.
Menurut Arief, PDIP hendaknya mencontoh kader PKB seperti Hanif Dhakiri dan Marwan Ja’far yang berani memilih satu posisi saja. “Mereka legowo dan menyerahkan kelanjutan tugas di DPR ke kader yang lain,” katanya.
Ketika ditunjuk sebagai menteri tidak ada pilihan lain selain mundur sebagai anggota DPR. “Kami belum melihat adanya sikap keteladanan yang mencerminkan sosok seorang negarawan dalam kasus rangkap jabatan,” ujar Agung Ariwibowo, yang juga anggota Dewan Presidium Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen.
Terkait anggota dari Fraksi PDIP, yaitu Adian Napitupulu, Rieke Diah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko, dan Charles Honoris, yang akan melaporkan tindakan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada Majelis Kehormatan Dewan karena bertemu dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump MKD, Arief menilai ada agenda tersembunyi dari tindakan tersebut. Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen akan lebih bangga jika kader mereka mengumumkan pengunduran diri Puan, Tjahjo, dan Pramono daripada mengurusi pertemuan Setya dan Fadli dengan Trumph. “Mereka mencoba mengalihkan isu lain, ini tidak sehat,” kata Arief. (Ton/Pur)
0 comments:
Post a Comment