China Garap Proyek KA Cepat, Ini Kata Rini Soemarno

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya jatuh ke tangan China. Hal ini sudah diperkirakan banyak pihak, setelah Presiden Joko WIdodo menyerahkan proyek itu kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyatakan proyek itu harus digarap secara bussiness to business (B to B) tanpa menggunakan anggaran negera, serta tidak mendapat jaminan dari pemeritah. 

Dari dua negara yang tertarik, Jepang dan China, yang paling mendekati persyaratan itu adalah proposal dari negeri tirai bambu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga menyatakan seperti itu.

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas... Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Karena itu pula kata dia, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN China. Lalu, akhirnya disepakti untuk membuat joint venture agreement. "Sekarang lagi negosiasi. Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN," kata Rini.

Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.

Sementara China juga membentuk konsorsium demi proyek yang akan menelan dana puluhan triliun itu. Tutur Rini, China Railway Corporation (CFC) akan memimpin konsorsium BUMN Tiongkok itu.

"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar," kata dia.

Sebelumnya, Jepang dipastikan tidak akan ikut andil dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Absennya Jepang dalam pengembangan megaproyek itu dikarenakan Jepang tidak bisa memenuhi syarat yang dimintakan pemerintah agar bentuk kerja sama diarahkan pada business to business, bukan antar pemerintahan.

"Kalau Jepang kan memang dari awal maunya G to G tapi jadinya B to B, di situ Jepang nggak bisaikut dalam pengadaan kereta Jakarta-Bandung," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Selasa (29/9/2015).

Meski Jepang dipastikan tidak akan menggarap proyek itu, namun Teten enggan berkomentar soal keputusan Indonesia yang akhirnya menyerahkan proyek itu kepada China.

Dia hanya menjelaskan saat ini Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk menjelaskan keputusan pemerintah Indonesia. (kompas)