Pasalnya, dalam pertemuan itu sama sekali tidak dibahas soal PKL yang menderita di negeri sendiri, diperlakukan diskriminatif, intimidatif, digusur, dan diusir semena-mena dengan tidak berperikemanusiaan di saat mereka mencari rezeki untuk keluarganya.
Jokowi hanya berpromosi penurunan bunga KUR dari 23 persen menjadi 12 persen per tahun. Hal itu dinilai bukan hal substansional. Karena tetap saja PKL tak bisa akses KUR kalau tidak miliki jamiman.
Padahal, kata Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun (Jumat, 4/9), PKL di seluruh Tanah Air tidak akan pernah lupa bahwa pertama kali yang disebut Jokowi dalam pidato perdana sebagai Presiden RI di hadapan publik di Kawasan Monas Jakarta, pada 20 Oktober 2014, adalah PKL.
"Pada waktu itu, Pak Jokowi bilang, 'mana PKL, mana pedagang bakso, mana pedagang sate......'," ujar Ali menirukan ucapan.
Namun, sungguh memilukan tidak lama kemudian, pada Musrenbangnas RI Desember 2014 lalu, Jokowi akan menyingkirkan lima juta PKL dari kawasan wisata yang dianggap biang kerok rendahnya kunjungan wisata asing ke Indonesia.
Menurut Ali, PKL butuh bukti, tidak butuh janji-janji dan harapan semu. Jangan terus menerus jadikan PKL untuk popularitas belaka, untuk alihkan isu kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK kelola ekonomi Indonesia.
"Sakitnya tuh disini Pak Jokowi. APKLI takkan rela siapa saja, tak terkecuali Presiden Jokowi yang hanya jadikan PKL sebagai intrumen pencitraan belaka, lebih-lebih jadi alat pengalihan isu atas makin gaduhnya ekonomi dan politik nasional saat ini," demikian Ali Mahsun. (ROL)
0 comments:
Post a Comment