Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah menyusun berbagai paket kebijakan deregulasi untuk menggenjot investasi. Susi yakin, deregulasi di sektor pengolahan ikan ini dapat mendatangkan banyak dolar.
Saat ini, kepemilikan asing dalam sektor pengolahan ikan dibatasi hanya 40% berdasarkan ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurutnya, harusnya sektor penangkapan ikan yang ditutup untuk asing, bukan industri pengolahan.
Namun aturan saat ini malah membolehkan kapal asing menangkap ikan, dan membatasi asing di pengolahan ikan.
"Lebih baik asing bangun pabrik, mereka boleh punya kepemilikan besar sampai 100 persen di industri pengolahan. Sudah saya usulkan, nanti tanya ke Pak Menko (Darmin Nasution) apakah akan dimasukan ke paket kebijakan ekonomi berikutnya," ujar Susi, usai pelantikan pejabat eselon II, di Gedung Mina Bahari 3 KKP, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Investor asing, kata Susi, saat ini tak mau membangun pabrik pengolahan ikan di Indonesia, karena maksimal kepemilikan mereka hanya 40%, sehingga mereka tak bisa memiliki kontrol kuat atas pengelolaan pabrik. "Sekarang mereka tidak mau bikin pabrik karena tidak bisa kontrol, maksimum kepemilikan cuma 40%," ucapnya.
Padahal, keberadaan asing amat dibutuhkan untuk memperbanyak industri pengolahan ikan di dalam negeri. Jika industri pengolahan tumbuh subur, Indonesia mendapatkan keuntungan dari nilai tambah ekspor dan lapangan pekerjaan. "Itu (industri pengolahan ikan) kan mempekerjakan orang kita juga," tukas Susi.
Susi juga berharap usulan ini dapat masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan lagi oleh pemerintah. "Kita mengusulkan apa yang rasional untuk deregulasi. Nanti keputusannya tergantung pembahasan," pungkasnya. (dnl/dnl/detik)
0 comments:
Post a Comment