Tifatul mengatakan, kekhawatirannya itu karena melihat pelemahan perekonomian yang masih berlangsung. Terlebih saat ini sudah mulai banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif di pelbagai daerah.
Ia mengatakan pokok perlemahan ekonomi dalam negeri ialah merosotnya nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp 14 ribu lebih per dolar AS.
"Sebetulnya ketika dolar masih Rp 13 ribuan, PKS sudah berikan warning berkali-kali ke pemerintah. Karena banyak pejabat yang bilang, pertumbuhan ekonomi bagus," ujarnya saat dihubungi, Jumat (18/9).
Tifatul melanjutkan, sebelum era Orde Baru runtuh, rupiah sempat terjerembab ke level Rp 15 ribu. Menurut Tifatul, itu merupakan peringatan sekaligus pelajaran kepada Presiden Joko Widodo.
"Bahwa dulu itu, artinya, masyarakat kota sekalipun banyak tak sanggup beli beras. Sekarang, berapa orang enggak sanggup beli beras?," katanya.
Presiden pun diminta mengakui situasi krisis sekarang. Fenomena PHK massal pun bisa jadi awal perubahan tatanan politik nasional. "Kalau merembet ke masalah sosial, ini bisa merembet ke masalah politik," ujarnya lagi.
Di sisi lain, Tifatul menilai, Presiden kurang melakukan terobosan. Paket kebijakan ekonomi September I yang dikeluarkan belum lama ini, menurut dia, juga tak akan cukup mengantisipasi PHK massal.
Mantan Menkominfo itu lantas menyindir Presiden Joko Widodo, yang pada awal Agustus lalu sempat menyatakan, perekonomian Indonesia akan meroket jelang November nanti.
"Katanya ekonomi mau meroket. Kan belum kelihatan tanda-tandanya," ucapnya. (ROL)
0 comments:
Post a Comment