"Kami akan mempertahankan proyek kereta ini meskipun tanpa bantuan pemerintah, karena kami melihat wilayah-wilayah yang dilalui trayek tersebut bisa dikembangkan dengan baik. Karena wilayah Bandung Barat, nantinya, memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi pusat pendidikan, ecotourism, dan lainnya," jelas Rini di kantornya, Jakarta, Jumat (4/9).
Atas dasar tersebut, Rini menegaskan proyek ini akan tetap dibangun namun berorientasi profit layaknya proyek lain yang digarap oleh BUMN. Rini menyebut akan meminta empat BUMN membentuk konsorsium dan bermitra dengan salah satu perusahaan dari dua negara yang mengajukan proposal tersebut.
Empat BUMN yang ditunjuk Rini adalah PT Wijaya Karya Tbk (Wika), PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nasional (PTPN) VIII, dan PT Kereta Api Indonesia, di mana Wika akan menjadi pemimpin konsorsium.
Nantinya ke-empat BUMN ini akan melakukan kalkulasi terkait jumlah stasiun yang akan dibangun sepanjang trayek, sehingga dari angka tersebut bisa ditentukan seberapa cepat kereta yang dibutuhkan. Rini sekaligus menjamin BUMN-BUMN tersebut tidak akan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengerjakan proyek tersebut.
"Tadinya, Wika meminta PMN untuk membangun proyek ini. Tapi, Wika tidak diperbolehkan menggunakan PMN untuk proyek kereta karena mereka juga masih banyak proyek lain yang lebih perlu diselesaikan menggunakan PMN," tegas Rini.
Lebih lanjut, Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu mengatakan bahwa tujuan lain pembangunan kereta cepat ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan PTPN VIII setelah perkebunan teh Walini tidak mampu berproduksi lagi karena tingkat polusi yang tinggi. Bahkan rencananya, di lahan seluas 2.952 hektare tersebut akan dibangun convention center dan juga sarana pariwisata lainnya yang tidak disebutkan secara rinci.
"Karena kalau dilihat dari sisi BUMN, PTPN VIII perlu memperbanyak pendapatan dari sisi real estate," tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap pembangunan kereta cepat ini bisa dimulai tahun ini karena menurutnya pembangunan proyek sepanjang 150 kilometer (km) ini tak bisa ditunda-tunda lagi. Di dalam pembangunan itu, keempat perusahaan BUMN itu diminta membuka kesempatan selebar-lebarnya jika ada mitra yang mau bergabung.
"Operasinya tentu bersifat joint venture. Jika ada mitra yang mau bergabung dipersilahkan saja. Selain itu tentunya kami juga butuh pendanaan, dan kini bisa kami katakan bahwa ada satu lembaga yang bersedia memberikan pinjaman kepada kami untuk melaksanakan proyek itu," ujar Rini tanpa memberi nama lembaga pembiayaan tersebut. (CNN)
0 comments:
Post a Comment