Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan Jokowi yang tidak berpidato langsung di sidang umum PBB. Di sana, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Dalam pertemuan Sidang Umum PBB bertepatan dengan 70 Tahun PBB, Presiden Jokowi tak hadir. Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Indonesia dalam forum pertemuan antar para pemimpin dunia tersebut. Hal ini sangat disayangkan, kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya (29/9).
Fadli menganggap sidang majelis umum PBB tersebut sebagai forum strategis negara-negara untuk menyuarakan sikap di permasalahan global. Dia juga menyebut pidato di negara-negara lain disampaikan langsung oleh kepala negara.
“Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden atau Kepala Negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC. Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden,” ungkap Waketum Gerindra ini.
Fadli juga mengkritik pemerintah Indonesia yang kurang lantang di forum itu. Menurutnya, suara Indonesia tidak tegas dalam permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB dan bahkan permasalahan asap.
“Pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual,” kritiknya.
Dia menganggap kehadiran Jokowi bisa menunjukkan sikap Indonesia di hadapan pemimpin negara dunia lainnya. Profil politik luar negeri juga seharusnya ditingkatkan.
“Sidang Majelis Umum PBB seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri negara kita,” ujar Fadli yang saat ini belum pulang dari Arab Saudi.
“Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan jug hasilnya,” pungkasnya.
Fadli sebenarnya juga tahu, jika Jokowi tidak bisa bahasa Inggris dan jika dia berbicara di depan Sidang Umum PBB maka akan sungguh-sungguh memalukan bangsa ini. Untung Jokowi sadar diri dan menyerahkan tugas ini kepada JK yang memang secara kemampuan berada di atas seorang Jokowi. (rd)
“Dalam pertemuan Sidang Umum PBB bertepatan dengan 70 Tahun PBB, Presiden Jokowi tak hadir. Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Indonesia dalam forum pertemuan antar para pemimpin dunia tersebut. Hal ini sangat disayangkan, kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya (29/9).
Fadli menganggap sidang majelis umum PBB tersebut sebagai forum strategis negara-negara untuk menyuarakan sikap di permasalahan global. Dia juga menyebut pidato di negara-negara lain disampaikan langsung oleh kepala negara.
“Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden atau Kepala Negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC. Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden,” ungkap Waketum Gerindra ini.
Fadli juga mengkritik pemerintah Indonesia yang kurang lantang di forum itu. Menurutnya, suara Indonesia tidak tegas dalam permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB dan bahkan permasalahan asap.
“Pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual,” kritiknya.
Dia menganggap kehadiran Jokowi bisa menunjukkan sikap Indonesia di hadapan pemimpin negara dunia lainnya. Profil politik luar negeri juga seharusnya ditingkatkan.
“Sidang Majelis Umum PBB seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri negara kita,” ujar Fadli yang saat ini belum pulang dari Arab Saudi.
“Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan jug hasilnya,” pungkasnya.
Fadli sebenarnya juga tahu, jika Jokowi tidak bisa bahasa Inggris dan jika dia berbicara di depan Sidang Umum PBB maka akan sungguh-sungguh memalukan bangsa ini. Untung Jokowi sadar diri dan menyerahkan tugas ini kepada JK yang memang secara kemampuan berada di atas seorang Jokowi. (rd)
0 comments:
Post a Comment