Razman Mundur dari Kuasa Hukum Gubernur Sumut

Merasa tak dianggap sebagai mana layaknya seorang kuasa hukum, Razman Arif Nasution akhirnya memutuskan mengundurkan diri sebagai pengacara keluarga Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho.

Selama membela Gatot dan istrinya Evi Susanti di KPK, Razman mengaku tidak mau dicampuri Gatot terkait kasus yang ditanganinya.

"Kami menyimpulkan dan memutuskan dan tidak akan bersedia lagi menjadi kuasa hukum dari Bapak Gatot Pujo Nugroho, ini final. Alasan saya adalah saya tidak bisa diatur-atur diintrervensi oleh klien saya," kata Razman di KPK, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Kedua, Razman menduga Gatot dan Evi sengaja menutup-nutupi kasus tersebut yang mengakibatkan pengetahuan Razman kasus yang ditanganinya tidak maksimal. Razman mengungkapkan, setiap kali diperiksa, Razman selalu bertanya kepada Gatot dan Evi.

Pertanyaan itu misalnya soal kasus suap yang menimpa keduanya atau soal bantuan sosial (bansos) yang kini diselidiki Kejaksaan Agung. Ternyata, lanjut Razman, keduanya selalu mengaku tidak tahu.

Razman pun berpikir selama ini dirinya dimanfaatkan seolah sebagai tukang pos antara Gatot dan Evi. Razman kerap mengantarkan surat dari Gatot dan ke Evi, begitu juga sebaliknya.

"Pak Gubernur menulis surat, saya sampaikan ke Bu Evi. Tentu saya tidak mau buka isinya. Tapi kalau saya tanya terkait dengan Bansos, beliau mengatakan tidak tahu. Saya tanya tentang suap, beliau juga tidak tahu. Nah, saya kan bingung. Saya tidak mau integritas saya, saya pertaruhkan dengan sesuatu yang nantinya di pengadilan itu terpatahkan," beber Razman.

Lagi pula, kata Razman, Gatot dan Evi ternyata selalu mengatur Razman agar arus informasi ke media.

"Bu Evi peranannya terlalu besar terhadap saya. Saya tidak mau itu, saya tidak mau bahwa saya dibilang jangan bicara A, jangan bicara B, jangan bicara ke media," tukas Razman.

Sekadar inforamsi, Gatot dan Evi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap kepada majelis hakim dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara. Penetapan keduanya merupakan pengembangan kasus operasi tangkap tangan di ruangan Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro. (tribun)