Sohibul Iman resmi menjabat sebagai Presiden PKS menggantikan Anis Matta untuk periode 2015-2020 dan langsung bicara soal Pilkada serentak. Menurut dia PKS tak akan memaksakan diri di wilayah yang memang belum diikuti PKS.
"Ya, tentu kami tidak akan memaksakan. Ketika kami tidak bisa mengikuti semuanya ya tidak kita ikuti. Sebetulnya kalkulasi-kalkulasi di lapangan secara realistis, apa pun kita mengikuti pertarungan ada kalkulasinya. Bukan karena takut dengan kedigdayaan petahana sehingga tidak ikut dan dianggap tidak bertanggung jawab," kata Sohibul di Mason Pine Hotel, Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8/2015).
Dia menepis anggapan bahwa bila ada wilayah di mana PKS tak ikut seolah melepaskan tanggung jawab dari mencetak kader. Justru menurut Sohibul cara parpol bertanggung jawab adalah dengan ikut mencari solusi bagi wilayah yang masih bercalon tunggal.
"Tanggung jawab moral kita adalah ketika ada masalah mencari jalan keluar. Bagaimana penyelesaiannya?" imbuh dia.
Mengenai Perppu menurut Sohibul hanya sebagai alternatif solusi. Sohibul berpendapat bahwa tanpa Perppu pun sebetulnya masalah bisa diselesaikan.
"Kita sedang menunggu aturan Kemendagri, dan di DPR juga kita akan menentukan sikap seperti apa," sebut dia. (bag/try/detik)
"Ya, tentu kami tidak akan memaksakan. Ketika kami tidak bisa mengikuti semuanya ya tidak kita ikuti. Sebetulnya kalkulasi-kalkulasi di lapangan secara realistis, apa pun kita mengikuti pertarungan ada kalkulasinya. Bukan karena takut dengan kedigdayaan petahana sehingga tidak ikut dan dianggap tidak bertanggung jawab," kata Sohibul di Mason Pine Hotel, Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8/2015).
Dia menepis anggapan bahwa bila ada wilayah di mana PKS tak ikut seolah melepaskan tanggung jawab dari mencetak kader. Justru menurut Sohibul cara parpol bertanggung jawab adalah dengan ikut mencari solusi bagi wilayah yang masih bercalon tunggal.
"Tanggung jawab moral kita adalah ketika ada masalah mencari jalan keluar. Bagaimana penyelesaiannya?" imbuh dia.
Mengenai Perppu menurut Sohibul hanya sebagai alternatif solusi. Sohibul berpendapat bahwa tanpa Perppu pun sebetulnya masalah bisa diselesaikan.
"Kita sedang menunggu aturan Kemendagri, dan di DPR juga kita akan menentukan sikap seperti apa," sebut dia. (bag/try/detik)
0 comments:
Post a Comment