Sepuluh hari pasca tragedi penyerangan saat salat Id di Tolikara, Papua, Kapolres Tolikara Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Soeroso diganti. Pejabat Polri di Papua dan Mabes Polri tidak kompak dalam memberikan pernyataan atas pergantian tersebut.
Wakapolda Papua Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja menyebutkan pergantian ini merupakan agenda rutin dalam Organisasi Kepolisian. Pihaknya membantah pergantian Kapolres
Tolikara berkaitan dengan Insiden di Kabupaten Tolikara tersebut, yang saat ini prosesnya masih berjalan. Bahkan, kata Rudolf, AKBP Soeroso mendapat promosi jabatan di Irbid Ops Itwasda Papua.
Sementara Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) bicara soal pergantian Kapolres Tolikara AKBP Suroso. Dia menyebut ada kaitannya dengan insiden penyerangan warga terhadap warga muslim saat salat Id 17 Juli 2015 lalu.
"Selama ini jika terjadi suatu masalah para pejabat termasuk di lingkungan Polri masih ada yang menyembunyikan faktanya. Pergantian pejabat yang terkait dengan masalah tersebut dikatakan mutasi biasa. Padahal jelas sekali bahwa serah terima jabatan itu erat kaitannya dengan masalah yang terjadi. Contohnya di Tolikara yang berdampak pada penggantian Kapolresnya," ujar pengamat kepolisian Aqua Dwipayana saat diminta tanggapannya tentang pergantian Kapolres Tolikara pada Senin (27/7/2015).
Aqua menyarankan agar para pejabat termasuk di kepolisian membiasakan diri untuk berbicara apa adanya. Tanpa menutup-nutupi fakta yang terjadi.
Contohnya pada pergantian Kapolres Tolikara, mantan wartawan harian Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini mengapresiasi pernyataan Buwas yang dengan jelas dan tegas mengatakan pergantian tersebut terkait erat dengan insiden di Tolikara.
"Masyarakat menjadi respek bahkan berempati dengan pejabat yang bicara apa adanya, jujur, dan tidak menyembunyikan fakta yang sebenarnya," ungkap anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini.
Mantan wartawan harian Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini menambahkan masyarakat sekarang ini sudah cerdas dan kritis. Sehingga apa pun pernyataan yang disampaikan para pejabat, tidak langsung 'ditelan mentah-mentah'. Melainkan dicerna dan dianalisa.
Menurut anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini sudah saatnya para pejabat turut mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan pernyataan yang jujur dan apa adanya. Apalagi fakta di lapangan sudah diketahui secara jelas dan terang.
Seperti diberitakan AKBP Soeroso diganti posisinya berselang 10 hari setelah tragedi penyerangan saat salat Id di Tolikara, Papua. Dia menempati jabatan baru di Mapolda Papua.
AKBP Soeroso menjabat Kapolres Tolikara sejak 14 Oktober 2014 lalu. Posisinya kini digantikan oleh AKBP Musa Korwa. Acara serah terima jabatan Kapolres Tolikara itu berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda Papua dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol. Rudolf Albert Rodja, Senin (27/7/2015) pagi.
"Beliau tidak salah, beliau sudah bekerja dengan baik. Beliau dipromosikan job mantap di Irbid Ops Itwasda, kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh beliau selama ini, mengelola kamtibmas selama menjadi Kapolres," kata Wakapolda Papua Rudolf Albert Rodja Papua, Senin (27/7/2015).
Menurut Rudolf, jabatan Inspektur Bidang Operasional pada Inspektorat Pengawas Daerah Papua (Irbid Ops Itwasda Papua) merupakan jabatan mantap yang hanya bisa dijabat oleh orang yang pernah duduk sebagai Kapolres.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Polisi Patrige menambahkan AKBP Soeroso tercatat menjabat sebagai Kapolres Tolikara sejak 2014 lalu. "Beliau sudah menjabat 11 bulan," ucapnya.
Sedangkan Buwas menjelaskan pergantian itu bukan hanya terkait penyerangan Tolikara. Dia mengatakan, ada juga evaluasi dari para pimpinan Mabes Polri. "Saya kira tidak asal copot dan pasti ada penilaiannya," ucapnya.
Selain itu, Buwas juga mengatakan bisa saja ada kesalahan pengambilan keputusan terkait kerusuhan di Tolikara yang dilakukan AKBP Soeroso sehingga dirinya dimutasi.
"Ya bisa saja ada kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga terjadi insiden kemarin (kerusuhan di Tolikara), menurut saya itu enggak masalah," ujarnya.
Aqua menyarankan agar ke depan di Polri dan lembaga pemerintah lainnya membiasakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi tanpa harus ditutup-tutupi. Hal itu jauh lebih baik. Bahkan bisa meningkatkan citra institusi yang jujur menyampaikan informasi ke masyarakat.
"Terkait dengan penggantian para pejabat, terpenting ada perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Jika mutasi dilakukan karena ada masalah diharapkan hal yang sama tidak terulang kembali. Paling penting masyarakat di tempat pejabat itu bertugas dapat merasakan dampak positifnya," pungkas Aqua. (bar/rjo)
Wakapolda Papua Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja menyebutkan pergantian ini merupakan agenda rutin dalam Organisasi Kepolisian. Pihaknya membantah pergantian Kapolres
Tolikara berkaitan dengan Insiden di Kabupaten Tolikara tersebut, yang saat ini prosesnya masih berjalan. Bahkan, kata Rudolf, AKBP Soeroso mendapat promosi jabatan di Irbid Ops Itwasda Papua.
Sementara Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) bicara soal pergantian Kapolres Tolikara AKBP Suroso. Dia menyebut ada kaitannya dengan insiden penyerangan warga terhadap warga muslim saat salat Id 17 Juli 2015 lalu.
"Selama ini jika terjadi suatu masalah para pejabat termasuk di lingkungan Polri masih ada yang menyembunyikan faktanya. Pergantian pejabat yang terkait dengan masalah tersebut dikatakan mutasi biasa. Padahal jelas sekali bahwa serah terima jabatan itu erat kaitannya dengan masalah yang terjadi. Contohnya di Tolikara yang berdampak pada penggantian Kapolresnya," ujar pengamat kepolisian Aqua Dwipayana saat diminta tanggapannya tentang pergantian Kapolres Tolikara pada Senin (27/7/2015).
Aqua menyarankan agar para pejabat termasuk di kepolisian membiasakan diri untuk berbicara apa adanya. Tanpa menutup-nutupi fakta yang terjadi.
Contohnya pada pergantian Kapolres Tolikara, mantan wartawan harian Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini mengapresiasi pernyataan Buwas yang dengan jelas dan tegas mengatakan pergantian tersebut terkait erat dengan insiden di Tolikara.
"Masyarakat menjadi respek bahkan berempati dengan pejabat yang bicara apa adanya, jujur, dan tidak menyembunyikan fakta yang sebenarnya," ungkap anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini.
Mantan wartawan harian Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini menambahkan masyarakat sekarang ini sudah cerdas dan kritis. Sehingga apa pun pernyataan yang disampaikan para pejabat, tidak langsung 'ditelan mentah-mentah'. Melainkan dicerna dan dianalisa.
Menurut anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini sudah saatnya para pejabat turut mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan pernyataan yang jujur dan apa adanya. Apalagi fakta di lapangan sudah diketahui secara jelas dan terang.
Seperti diberitakan AKBP Soeroso diganti posisinya berselang 10 hari setelah tragedi penyerangan saat salat Id di Tolikara, Papua. Dia menempati jabatan baru di Mapolda Papua.
AKBP Soeroso menjabat Kapolres Tolikara sejak 14 Oktober 2014 lalu. Posisinya kini digantikan oleh AKBP Musa Korwa. Acara serah terima jabatan Kapolres Tolikara itu berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda Papua dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol. Rudolf Albert Rodja, Senin (27/7/2015) pagi.
"Beliau tidak salah, beliau sudah bekerja dengan baik. Beliau dipromosikan job mantap di Irbid Ops Itwasda, kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh beliau selama ini, mengelola kamtibmas selama menjadi Kapolres," kata Wakapolda Papua Rudolf Albert Rodja Papua, Senin (27/7/2015).
Menurut Rudolf, jabatan Inspektur Bidang Operasional pada Inspektorat Pengawas Daerah Papua (Irbid Ops Itwasda Papua) merupakan jabatan mantap yang hanya bisa dijabat oleh orang yang pernah duduk sebagai Kapolres.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Polisi Patrige menambahkan AKBP Soeroso tercatat menjabat sebagai Kapolres Tolikara sejak 2014 lalu. "Beliau sudah menjabat 11 bulan," ucapnya.
Sedangkan Buwas menjelaskan pergantian itu bukan hanya terkait penyerangan Tolikara. Dia mengatakan, ada juga evaluasi dari para pimpinan Mabes Polri. "Saya kira tidak asal copot dan pasti ada penilaiannya," ucapnya.
Selain itu, Buwas juga mengatakan bisa saja ada kesalahan pengambilan keputusan terkait kerusuhan di Tolikara yang dilakukan AKBP Soeroso sehingga dirinya dimutasi.
"Ya bisa saja ada kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga terjadi insiden kemarin (kerusuhan di Tolikara), menurut saya itu enggak masalah," ujarnya.
Aqua menyarankan agar ke depan di Polri dan lembaga pemerintah lainnya membiasakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi tanpa harus ditutup-tutupi. Hal itu jauh lebih baik. Bahkan bisa meningkatkan citra institusi yang jujur menyampaikan informasi ke masyarakat.
"Terkait dengan penggantian para pejabat, terpenting ada perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Jika mutasi dilakukan karena ada masalah diharapkan hal yang sama tidak terulang kembali. Paling penting masyarakat di tempat pejabat itu bertugas dapat merasakan dampak positifnya," pungkas Aqua. (bar/rjo)
0 comments:
Post a Comment