Kebusukan Ahok satu persatu mulai tercium,Gubernur yang super narsis ini merasa dirinya hebat dan bersih, padahal Publik mencium kebusukan dan niat jahat.Keberaniannya yang terkesan ‘sompral’ karena merasa berada diketiak penguasa dan pengusaha
Publik menilai si ‘mulut sompral ‘ ini berani petantang petenteng,dan asal cuap karena merasa diri di backing ,karena kedekatannya dengan penguasa,dan pengusaha Raksasa Property ,tak heran mulutnya berani sesumbar soal apapun tak peduli menyakiti hati rakyat,karena sumber kekuatan kekuasaan dan keuangan dalam genggamannya.Dia lupa rakyat mencatat setiap omongannya,dan itu akan bisa menjadi bumerang saat dia kelak lengser atau dilengserkan.
Kita tau bahwa Ahok melegalisasi prostisusi dan sesumbar lagi ” Nabipun tidak akan mampu menghapus Prostistusi di Jakarta”,kalimat yang tentu menyakiti umat beragama ,terutama yang beragama Muslim.Orang waras tidak akan menghakimi Nabi yang diagungkan oleh pemeluk agamanya
saya kutip beberapa tulisan yang juga menceritakan dugaan korupsi yang dilakukan Ahok,sebagai bahan evaluasi kita semua
Betulkah Ahok manusia bersih?
Fahri Victory Private investigator, aktivis LSM Forum Rakyat Anti Korupsi,mengungkap kebobrokan ahok di Kompasiana sebagai berikut
Setelah beredar informasi tentang kasus – kasus korupsi Ahok di sejumlah media nasional, Ahok alias Basuki Indra alias Basuki Purnama alias Zhong Wan Xie menjadi panik dan kalap nian. Dia bantah semua informasi tentang korupsinya terutama Keterlibatan 4 (empat) CV perusahaan milik dia yang mencuri pasir kuarsa di kawasan hutan lindung Gunung Nayo, Belitung.
Ahok yang punya nama alias atau nama samaran sampai 4 nama itu, menangkis tuduhan korupsinya dengan menyebutkan isu korupsi itu adalah isu lama sejak tahun 2005. Jelas Ahok BERDUSTA !
Kita ungkap bukti – bukti bahwa Ahok telah berdusta kepada rakyat Indonesia
1. Fakta bahwa kasus korupsi Ahok terutama kasus korupsi, perusakan hutan lindung dan penambangan ilegal di Gunung Nayo itu baru diusut oleh Mabes Polri pada tahun 2010.
2. Pada awal 2011 Mabes Polri melimpahkan pengusutan kasus tersebut kepada Polda Bangka Belitung.
3. Polda Belitung bersama Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan Propinsi telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa lokasi penambangan pasir kuarsa 4 CV milik Ahok itu berada ditengah – tengah kawasan hutan lindung Gunung Nayo.
4. Operasional penambangan liar oleh 4 CV milik Ahok yang diusut adalah operasional tahun 1992 – 1998. Walau pun Ahok baru hentikan pencurian dan perusakan hutan lindung itu pada tahun 2001.
5. Berdasarkan hasil uji olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan bukti bahwa 4 CV Ahok tersebut berada ditengah – tengah hutan lindung. Ini dibuktikan dengan koordinat GPS dari Tim Penyidik.
6. berdasarkan Peta 410 (SK Menhut 410 thn 1986) dan Peta 357 (SK menhut 357 thn 2004) terbukti bahwa operasional 4 perusahaan Ahok melanggar UU dan diancam hukuman penjara maksimum 12 tahun.
7. Lalu BAP dibuat dan segera dilimpahkan ke pengadilan karena sudah dinilai cukup bukti (P21). kenapa tiba- tiba kasus itu hilang lenyap? Ada apa gerangan ?
Saya akan jawab pertanyaan di atas
Pada tahun 2011 Ahok alias Basuki Indra alias Basuki Purnama alias Zhong Wan Xie ini adalah calon terkuat Gubernur Bangka Belitung Berdasarkan Hasil Survey. Ahok dinilai akan bisa mengalahkan Gubernur Bangka Belitung incumben Eko maulana. Mereka berdua sama – sama kader Golkar.
Lalu terjadi KEAJAIBAN. Ahok batal maju jadi calon gubernur Bangka Belitung. Aneh nian ! Sungguh tak masuk akal siapa pun yang tahu tentang Ahok. Ahok adalah manusia setan bertopeng dewa yang sangat ambisius. Dia terkenal halalkan segala cara untuk bisa menang dan peroleh jabatan. Kenapa budak tuh tiba – tiba mundur ? Orang – orang semua bertanya – tanya tak percaya !
TERNYATA rupanya Ahok ketakutan masuk penjara. Bukti – bukti kejahatannya sangat kuat. Ahok sudah lobi kemana – mana. Semua aparat sudah dia bujuk – bujuk dan coba suap agar kasusnya tak maju ke pengadilan. Tapi dia gagal. Akhirnya Ahok bersepakat jahat sama Eko Maulana Gubenur Babel agar Gubernur mau bantu selamatkan Ahok.
Akhirnya mereka bersepakat jahat. Kasus korupsi, penambangan liar dan perusakan hutan lindung yang dilakukan Ahok diusahakan tidak masuk ke pengadilan. Ahok selamat tapi dia harus batalkan rencana dia untuk maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung tahun 2012.
Itu sebabnya Ahok akhirnya mau jadi calon wakil gubernur DKI jakarta. Banyak orang tertipu dengan sandiwara dan kepintaraannya berbicara membujuk dan menipu orang. Semua itu palsu.
Ahok dan Agung Podomoro
Belum usai catatan merah warga Jakarta tentang pembiaran Ahok pada dugaan kolusi dan korupsi fasos/fasum taman BMW dengan Agung Podomoro, kini Ahok kembali menunjukan dustanya, dengan memberikan izin ilegal reklamasi pantai pada Agung Podomoro dalam reklamasi 17 pulau di Utara Jakarta.
Izin yang sarat dugaan KKN itu dikeluarkan Ahok pada tanggal 23 Desember 2014 dengan Nomor izin : 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).
Ketika isu izin ilegal reklamasi 17 pulau di utara Jakarta mencuat ke publik pada November 2014, Ahok kembali berkilah, bahwa izin yang diberikan untuk reklamasi 17 pulau, adalah tindak lanjut dari proses izin Gubernur DKI sebelumnya Fauzibowo. Namun apa lacur, Ahok kembali berbohong, izin tersebut baru dikeluarkannya pada 23 Desember 2014. Izin era Foke sudah kadaluarsa !
Dusta Ahok berikut adalah, janjinya bahwa 5% dari proyek reklamasi tersebut untuk lahan pertanian di atasnya, namun nyatanya untuk pemukiman mewah milik Podomoro Land
Terkait izin Reklamasi ini, memang sudah terjadi pada era Foke, tapi ia hanya mengizinkan reklamasi satu pulau, bukan 17 pulau seperti yang disampaikan Ahok. Itupun izin di era Foke sudah expired pada September 2013. Dengan fakta ini, lagi-lagi Ahok diduga berbohong penuh dusta.
Di pertengahan perjalanan pemerintahan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, kedekatannya dengan Agung Podomoro sudah terendus publik dan media. Upaya pembiaran Ahok terhadap kasus kewajiban pengembang pemukiman untuk penyediaan fasum/fasus taman BMW yang berpotensi merugikan negara Rp.737 miliar pun sudah diungkit publik dan media.
Publik mulai tahu, pembiaran Ahok terhadap kolusi dan korupsi fasos/fasum taman BMW, masih berkaitan dengan posisi masa lalu Ahok sebagai konsultan keuangan PT Agung Podomoro Land tbk, sekaligus merangkap sebagai konsultan keuangan Gubernur DKI Sutioso pada tahun 2006-2007.
Terbongkarnya borok dan dusta Ahok ini sudah disadarinya. Ahok panik, ia memancari momentum untuk mengalihkan isu agar perannya dalam pembiaran kolusi dan korupsi fasum/fasos taman BMW antara Podomoro dengan Pemda DKI era Sutioso tertutupi. Demikian pun izin ilegal reklamasi 17 pulau di utara Jakarta pada Podomoro yang sarat kolusi dan manipulasi terkelabui.
Celah yang dicari Ahok adalah ribut dengan DPRD DKI. Dan Ahok menemukan momentum pada kisruh pembahasan APBD DKI 2015. Di pertengahan februari 2014, mestinya isu Ahok dan kolusi reklamasi 17 Pulau Pantai teluk Jakarta sudah membuncah ke publik. Tapi isu berbalik, menjadi Ahok vs DPRD. Ahok memanfaatkan emosi publik yang cetar melawan Budi Gunawan (Polri) vs KPK. Ahok berhasil menipu idealisme media mainstream dengan merekayasa dirinya sebagai pahlawan anti korupsi. Media tertipu membela pahlawan koruptor; Ahok?
Terkait izin reklamasi 17 pulau, lagi-lagi Ahok melampaui kewenangannya. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ahok melampaui kewenangannya dalam memberikan izin reklamasi 17 tersebut.
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Sudirman Saad pada Selasa, 10 Februari 2015 mengatakan izin reklamasi itu bukan merupakan kewenangan kepala daerah, karena Laut pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional, namun oleh Kementerian Kelautan, reklamasi yang dilakukan Ahok pada 17 pulau belum pernah ada izin dari kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menanggapi keberatan KKP, Ahok berdalih, bahwa kewenangannya mengeluarkan izin reklamasi 17 pulau di bagian utara Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. Namun karena balas budi dan pembelaannya pada Podomoro, Ahok lupa, bahwa Setelah cikal bakal Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk Mantan Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999, muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Provinsi. Setelah itu, ada Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Pantai.
Dengan demikian, penggunaan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 sebagai dasar hukum penerbitan izin reklamasi sudah tidak relevan.
Ahok kembali berdusta, memberikan izin ilegal kepada Podomoro. Lagi-lagi Ahok berdusta pada rakyat Jakarta demi membela PT Agung Podomoro Land Tbk. Meski akhirnya izin ilegal itu memeloroti harga saham Podomoro di pasar modal.
Akibat perseteruan Ahok vs KKP dalam izin reklamasi, harga saham, Podomoro Land di pasar modal jeblok. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (5/3), hingga pukul 10.00 WIB, saham APLN berada di level Rp 453 per saham atau turun Rp 3 dari posisi Rabu (4/3) di posisi Rp 456 per saham. Dengan demikian, sejak 20 Februari 2015, saham APLN sudah turun Rp 18 (38 persen) ke level Rp 453 per saham.
Ahok dilema, Ahok terjebak dalam dua dusta. Dusta dengan izin ilegal reklamasi 17 pulau di pesisir Jakarta kepada Podomoro, dan dusta mengkambinghitamkan mantan Gubernur DKI Foke dalam izin reklamasi. Pasca jatuhnya saham Podomoro dan protes keras pihak KKP terhadap izin yang dikeluarkan Ahok, pada Februari 2015, mestinya isu Ahok vs KKP dan Ahok vs Podomoro menjadi kepala berita media, tapi Ahok punya skenario seksi, ia memanfaatkan emosi publik pada kasus BG (Polri) vs KPK untuk mendompleng isu Ahok vs DPRD pada kisruh APBD DKI 2015. Demi Podomoro Ahok berdusta, Ahok merekayasa isue?
Ahok jelas melanggar UU karena memberikan izin reklamasi teluk Jakarta untuk membangun 17 pulau.
Sebab teluk Jakarta termasuk kawasan strategis nasional sehingga yang berwenang menerbitkan izin adalah pemerintah pusat.
Karena itu tidak heran, Ahok berseteru dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
“Penyebabnya Ahok telah menerbitkan izin reklamasi teluk Jakarta kepada PT. AP (Agung Podomoro) untuk bangun 17 pulau. Jelas ini melanggar UU,” jelas Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga dalam keterangannya yang diterima Selasa, 17/3).
Saat itu Ahok berkilah, bahwa Gubernur berhak terbitkan izin berdasarkan Keppres tahun 1995. Namun kata Rico, Ahok lupa bahwa pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sudah ada UU tentang Reklamasi
Terlibat korupsi fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos dan Fasum) senilai Rp 2 triliun, PT Agung Podomoro Land seharusnya tidak diperkenankan melakukan kegiatan reklamasi pantai Teluk Jakarta atau pekerjaan apa pun terkait dengan Pemda DKI Jakarta. Demikian disampaikan Wiliam Zai dari Jaringan Advokat Publik (JAP) menanggapi rencana Pemda DKI Jakarta menerbitkan izin reklamasi Pluit City untuk PT Agung Podomoro Land.
“PT Agung Podomoro Land sudah terbukti korupsi dalam pembayaran fasos fasum kepada Pemda DKI Jakarta sebesar Rp 737 miliar pada tahun 2007, sekarang kira-kira sejumlah Rp 2 triliun. Pemda Jakarta jangan terbitkan izin reklamasi untuk PT Agung Podomoro Land hingga kasus korupsi ini selesai,” tegas Wiliam di Jakarta (15/9/2014)
Saya kira.wajar rakyat muak dengan kemunafikan dan mulut Sompral Ahok.Wajah buruk rupa cermin dibelah,sering menyalahkan anak buah tapi diri sendiri pendusta.
Ini memang rezim pendusta,sarat dengan kemunafikan dan pencitraan,semua rakyat dimabukan Media yang dikasai mereka,sehingga banyak musang berbulu domba.
Ahok dan Sumber Waras Gate
Silahkan Buka Link nya
Kenapa marah ahok tuh siapa...mau lempar tanggung jawab lagi...???
Kebusukan sampai kapanpun akan terbongkar...!!!*** laporan bpk ahok kalap....
Link Berita
Antara Ridwan Kamil, Jokowi dan Ahok
Baca disini
Antara Dahlan Iskan, Jokowi dan Ahok
Baca ini
Jangan DIAM
Premanisme Kepemimpinan Ahok
Bila di masa Orde Baru, Kompas sukses meraih keuntungan besar di bawah panji: "jurnalisme damai", maka pada era reformasi pendekatan itu berganti dengan doktrin: "jurnalisme santun". Beda di cara namun tetap mengais untung dengan menipu publik.
Ahok Cina
Sumber
0 comments:
Post a Comment