"Harta kekayaan terdakwa yang ditempatkan di penyedia jasa keuangan seluruhnya mencapai Rp 904,391 juta dan USD 184,155, untuk rekening lain selain rekening tersebut masih berlanjut sampai tahun 2014; untuk pembayaran asuransi sejumlah Rp6,97 miliar, untuk pembayaran pembelian kendaraan bermotor sejumlah Rp2,214 miliar, untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan sejumlah Rp 42,425 miliar," ujar Jaksa KPK yang tertulis dalam surat dakwaan ketiga terkait pencucian uang dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kamis (7/5/2015).
Jaksa KPK hanya membacakan pasal terkait pidana TPPU karena kondisi kesehatan Fuad Amin.
Menurut Jaksa KPK duit tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan terdakwa selaku Bupati Bangkalan dari Maret 2003-September 2010.
"Karena penghasilan resmi terdakwa sebagai bupati Bangkalan tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki terdakwa baik berupa benda bergerak/tidak bergerak maupun uang yang disimpan di bank sehinga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh terdakwa karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa," sambung Jaksa.
Penghasilan Fuad sebagai Bupati Bangkalan Maret 2003 sampai September 2010 total sejumlah Rp3,69 miliar. "Berdasarkan LHKPN per 27 Agustus 2002 memiliki harta kekayaan sebesar Rp1,72 miliar," sebut Jaksa.
Pencucian uang dilakukan Fuad Amin dengan cara menyimpan uang menggunakan beberapa identitas yang berbeda-beda anara lain KTP dan SIM dengan nama RKH Fuad Amin, H Fuad Amin, KH Fuad Amin dan Fuad Amin.
"Sedangkan pembuatan rekening atas nama orang lain dilakukan dengan meminta orang lain untuk membuka rekening atau meminjam KTP orang lain kemudian proses pembukaannya dilakukan dengan memanggil pegawai bank datang ke rumah terdakwa dan selanjutnya orang yang dipaiknya tersebut menadatangani aplikasi pembukaan rekening," sebut Jaksa.
Sumber Detik
Jaksa KPK hanya membacakan pasal terkait pidana TPPU karena kondisi kesehatan Fuad Amin.
Menurut Jaksa KPK duit tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan terdakwa selaku Bupati Bangkalan dari Maret 2003-September 2010.
"Karena penghasilan resmi terdakwa sebagai bupati Bangkalan tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki terdakwa baik berupa benda bergerak/tidak bergerak maupun uang yang disimpan di bank sehinga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh terdakwa karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa," sambung Jaksa.
Penghasilan Fuad sebagai Bupati Bangkalan Maret 2003 sampai September 2010 total sejumlah Rp3,69 miliar. "Berdasarkan LHKPN per 27 Agustus 2002 memiliki harta kekayaan sebesar Rp1,72 miliar," sebut Jaksa.
Pencucian uang dilakukan Fuad Amin dengan cara menyimpan uang menggunakan beberapa identitas yang berbeda-beda anara lain KTP dan SIM dengan nama RKH Fuad Amin, H Fuad Amin, KH Fuad Amin dan Fuad Amin.
"Sedangkan pembuatan rekening atas nama orang lain dilakukan dengan meminta orang lain untuk membuka rekening atau meminjam KTP orang lain kemudian proses pembukaannya dilakukan dengan memanggil pegawai bank datang ke rumah terdakwa dan selanjutnya orang yang dipaiknya tersebut menadatangani aplikasi pembukaan rekening," sebut Jaksa.
Sumber Detik
0 comments:
Post a Comment