Keterlibatan Johan Budi (JB) diduga lantaran ia pernah melakukan pertemuan dengan Bupati Bogor, Rachmat Yasin pada 7 Februari 2013 lalu. Dalam pertemuan itu, dinilai ada deal-deal tertentu antara JB dengan orang nomor satu di Bogor itu.
Menurut rilis LIMAK, Rabu (20/2), kecurigaan LIMAK muncul karena adanya pertemuan itu. Pertemuan 7 Februari itu berlangsung di Pendopo atau rumah dinas Bupati Bogor. Pertemuan itu diawali dialog interaktif di gedung serba guna II, Sekda Kabupaten Bogor. Dalam acara itu dihadari pula Kepala Dinas Kabupaten Bogor.
Dalam rilis ditulis pula, “Sangat ironis, Johan Budi sebagai juru bicara KPK seharusnya tidak menghadiri acara yang diadakan di lingkungan kabupaten Bogor yang dihadiri kepala dinas kabupaten Bogor. Serta bertemu Rachmat Yasin yang saat ini masih terlibat kasus Hambalang yang ditangani KPK. Ini demi menjaga kredibilitas lembaga KPK.”
Untuk itu, LIMAK menuntut KPK agar segera menjebloskan Rachmat Yasin ke sel penjara, Bareskrim didesak segera memeriksa Johan Budi SP, serta menangkap koruptor-koruptor Hambalang lainnya.
Sebenarnya, KPK sudah memeriksa beberapa pejabat pemerintah setempat, termasuk mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Sampai saat ini KPK belum menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11 indikasi pelanggaran, diantaranya keterlibatan diduga melanggar UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melanggar peraturan Bupati Bogor nomor 30 tahun 2009 tentang pedoman pengesahan master plan, site dan peta situasi.
Tidak hanya hambalang, bisnis keluarga besar dan KKN Ratu Atut yang diindikasi di peties kan, adalah kongkalikung dengan pemungut upeti dari KPK yang tidak lain adalah Johan Budi sendiri. Dealnya adalah tidak akan ada tuntutan dan penyelidikan terhadap gurita bisnis proyek-proyek Propinsi yang melibatkan keluarga Ratu Atut.
Lambatnya JB dalam merespon dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 340 miliar dan bantuan sosial Rp 50 miliar pada APBD Provinsi Banten tahun 2011, serta dugaan 62 lembaga fiktif yang terlibat, sangat terlihat.
Menurut catatan ICW, dana hibah itu antara lain mengalir ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp 1,85 miliar. Organisasi ini dipimpin Aden Abdul Khalik yang merupakan adik tiri-ipar Ratu Atut. Tagana Banten pimpinan Andhika Hazrumy, adik Atut, menerima Rp 1,75 miliar. P2TP2A pimpinan Ade Rossi, menantu Atut, mendapat Rp 1,5 miliar.
Himpaudi Banten yang juga dipimpin Ade Rossi, mendapat Rp 3 miliar. Kemudian Koni Banten yang diketuai Ady Surya Darma dari Golkar, partai pendukung Atut, mendapat Rp 15 miliar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah pimpinan Hikmat Tomet, suami Atut, kebagian Rp 750 juta.
Respon JB ini hanya sebatas himbauan kepada semua Kepala Daerah dalam Dana Bantuan Sosial. Kelambanan KPK menangani kasus banten ini memicu protes mahasiswa agar KPK segera mengusut dengan jujur. (barata)
0 comments:
Post a Comment