Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi dalam keterangannya kepada intelijen (07/07). “Itu kan temuan BPK laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2013. Artinya Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta,” kata Muslim Arbi.
Menurut Muslim, KPK harus menunjukkan sikapnya yang tegas dan memandang bahwa semua warga sama di hadapan hukum. “Jokowi harus diperiksa, ini hasil temuan lembaga resmi negara. Jokowi tidak bisa mengelak,” ungkap Muslim.
Selain itu, Muslim mengingatkan, calon pimpinan KPK harus ditanyakan keberanian mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi. “Anggota Komisi III bisa menanyakan keberanian calon pimpinan KPK untuk memeriksa Jokowi. Ini sangat penting dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia,” papar Muslim.
Muslim mengatakan, calon pimpinan yang berani dan berjanji akan membongkar dugaan korupsi Jokowi akan didukung rakyat. “Kita harus dorong pimpinan KPK yang akan datang harus berani membongkar dugaan korupsi Jokowi. Selama menjadi pejabat di DKI Jakarta banyak terjadi penyelewengan. Jokowi hanya mengandalkan blusukan tetapi tidak jelas kerjanya. Buktinya BPK menemukan data penyimpangan keuangan,” pungkas Muslim.
Sebelumnya, BPK mengungkap adanya 70 temuan dugaan penyimpangan senilai Rp 2,16 triliun dalam laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013.
Temuan-temuan itu berindikasi ada kerugian daerah senilai Rp 442,37 miliar, potensi kerugian deerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, administrasi senilai Rp 469,51 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.
Hal-hal tersebut dibacakan oleh anggota V BPK Moermahadi Soerdja Djanegara dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK, di Gedung DPRD DKI (06/07). (intelejen)
#Arsip
0 comments:
Post a Comment