“Komnas HAM akan berusaha sekuat tenaga untuk melaporkan semua investigasi ini ke Presiden Jokowidodo. Agar kedepan Densus 88 tidak semena-mena dalam bertindak” Ujar Siane Indriani Koordinator sub Pemantau dan Penyelidikan Komnas HAM Ahad (16/8).
Dalam investigasinya Komnas HAM menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Densus 88 seperti teror terhadap keluarga korban, penyiksaan terduga teroris saat di BAP bahkan pemaksaan pendampingan penasihat hukum kepada salah seorang pengacara yang ditunjuk oleh Densus 88. Jika akan memilih pengacara lain tidak diperbolehkan.
“Mengapa tidak ada cara-cara yang lebih beradab. Seperti melakukan dialog. Dari dulu semenjak Densus 88 berdiri sampai sekarang selalu melakukan hal tersebut. Jika ini terus dilakukan maka akan membuat pemerintahan ini semakin jelek” keluhnya.
Dalam penjelasannya didepan wartawan Siane Indriani juga tak begitu yakin bahwa barang bukti yang disampaikan dalam jumpa pers di Mapolres Solo kemarin benar dimiliki oleh terduga teroris.
Kami juga tidak begitu yakin jika Solo itu disebut sarang teroris karena banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Yang kedua Presiden Jokowi juga berasal dari Solo harusnya mampu lebih intens dalam melakukan dialog yang lebih bijaksana.
Komnas HAM juga tidak sependapat jika Densus 88 selalu mengkaitkan bahwa aksi terorisme selalu diidentikan dengan umat Islam. Hal ini cukup beralasan karena hampir semua yang ditangkap Densus 88 baik yang dipenjara dan ditembak mati semuanya bergama Islam tidak ada satupun yang beragama selain Islam.
Pengambilan barang bukti yang bersimbol Islam seperti bendera tauhid, buku-buku Islam, kaos bertuliskan Islam bahkan Al quran yang dijadikan barang bukti menunjukkan bahwa terorisme itu adalah Islam.
“Jika Densus 88 terus mengkaitan dengan agama tertentu kedepan akan menjadikan kehidupan berbangsa semakin buruk. Sudahlah hentikan stigma negatif terhadap Islam” pesannya. (panjimas)
0 comments:
Post a Comment