Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menegur menteri yang diduga memecah belah partai politik.
"Jadi tolonglah Pak Luhut itu Menko baru. Dia itu (mantan) Kopassus ya, tinggi besar orangnya, mudah-mudahan dia bisa tegur tuh menteri yang iseng, enggak usah lah ganggu-ganggu partai yang lagi baik," ujar Fahri di parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Fahri mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan agar lembaga negara dan seluruh elemen bersatu di dalam pidato kenegaraan hari ini. Pidato tersebut menurut Fahri termasuk agar partai politik bersartu.
"Pak Presiden bilang bersatu, Pak Jokowi bilang jangan pecah belah, tapi ternyata ada menterinya yang pecah belah. Pak Jokowi sudah bilang mari bersatu, kalau ada menterinya yang suka ganggu ya sekali-kali menko agak bertidak sedikit lah," ucap Fahri.
Diketahui, kekisruhan di internal partai politik, terutama yang dialami Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Golkar tidak lepas dari sikap pemerintah, dalam hal ini Menkum HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.
Kedua partai tersebut saat ini masih menunggu keabsahan kepengurusan dua kubu yang bertikai di masing-masing partai di pengadilan. (tribun)
"Jadi tolonglah Pak Luhut itu Menko baru. Dia itu (mantan) Kopassus ya, tinggi besar orangnya, mudah-mudahan dia bisa tegur tuh menteri yang iseng, enggak usah lah ganggu-ganggu partai yang lagi baik," ujar Fahri di parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Fahri mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan agar lembaga negara dan seluruh elemen bersatu di dalam pidato kenegaraan hari ini. Pidato tersebut menurut Fahri termasuk agar partai politik bersartu.
"Pak Presiden bilang bersatu, Pak Jokowi bilang jangan pecah belah, tapi ternyata ada menterinya yang pecah belah. Pak Jokowi sudah bilang mari bersatu, kalau ada menterinya yang suka ganggu ya sekali-kali menko agak bertidak sedikit lah," ucap Fahri.
Diketahui, kekisruhan di internal partai politik, terutama yang dialami Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Golkar tidak lepas dari sikap pemerintah, dalam hal ini Menkum HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.
Kedua partai tersebut saat ini masih menunggu keabsahan kepengurusan dua kubu yang bertikai di masing-masing partai di pengadilan. (tribun)
0 comments:
Post a Comment