Jokowi, Mau Kau Bawa Kemana Arah Negeri ini !! ; Tahun Depan, Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp300 Triliun

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 mengusulkan untuk menambah porsi utang sebesar Rp300 triliun.

Usulan tersebut seperti disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, dalam rapat panitia kerja (Panja) pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI. Robert menjelaskan, penambahan utang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan pada level 1,7-2,1 persen.

"Pemerintah memang belum mempunyai angka spesifik mengenai kebutuhan utang di tahun depan. Namun, sudah ada hitungan kasarnya," terang Robert, dalam rapat panja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).

Robert menjelaskan, jika defisit tahun depan berada pada level tersebut, maka pemerintah perlu menutup baik dari pembiayaan utang maupun nonutang. Jika Produk Domestik Bruto (PDB) tahun depan mencapai Rp12.000 triliun, maka harus ada penambahan utang sebesar Rp250 triliun-Rp300 triliun.

"Tambahan utang Rp250 triliun-Rp300 triliun tahun depan itu belum fix karena pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur dan lainnya," pungkasnya.

Adapun kebijakan pembiayaan utang 2016, dijelaskan Robert yakni pertama, mengendalikan rasio utang terhadap PDB. Kedua, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik. Ketiga, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek.

Keempat, memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi. Kelima, meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan. Keenam, melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka aset liabilities management (ALM).

Adapun kebijakan ini mempertimbangkan yaitu pertama, kemampuan membayar kembali. Kedua, kemampuan menyerap pinjaman sesuai rencana atau target. Ketiga, pemanfaatan yang diarahkan untuk kegiatan produktif dan memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian domestik, misalnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Keempat, upaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman. Kelima, upaya minimasi biaya utang (cost of borrowing) pada tingkat rasio yang terkendali. Keenam, upaya menjaga keseimbangan makro. (metro)