"Jika Gubernur Sumut jadi Tersangka, Gubernur DKI Harus Tersangka Juga"

Penulis senior yang juga praktisi sosial media Edy A Effendi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap fair dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi.

Edy menegaskan jika KPK menetapkan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho, hal yang sama juga harus dilakukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Kalau Gubernur Sumut jadi tersangka, hal sama harus dilakukan ke Gubernur DKI. KPK mari bersifat fair,” tulis Edy di akun Twitter @eae18.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan tersangka pengacara M Yagari Bhastara alias Gerry.

Selain Gatot, pengacara OC Kaligis, atasan Gerry di Firma Hukum OC Kaligis and Assosiates, dikenakan cekal.

Gerry menjadi pengacara yang ditunjuk mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut Fuad Lubis untuk berperkara di PTUN. Pemprov Sumut menggugat surat perintah penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumut atas dugaan penyelewengan dana bansos.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN yang dipimpin Tripeni dengan anggota Amir Fauzi dan Dermawan Ginting menyatakan, ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan Kejaksaan Tinggi Sumut pada 31 Maret 2015 soal permintaan keterangan terhadap Fuad Lubis.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan siap menindaklanjuti dugaan korupsi yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kepastian itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana usai menerima laporan masyarakat yang tergabung dalam Forum Ketahanan NKRI di Jakarta (10/07/2015).

Seperti diketahui, Forum Ketahanan NKRI, melaporkan Ahok terkait dugaan kasus korupsi pembangunan dermaga Manggar Belitung Timur yang diduga merugikan Negara sebesar Rp22 Milyar. Kasus ini tertunda penanganannya karena situasi politik tahun 2012 yang masih dalam suasana Pilgub DKI Jakarta. (Edy A Effendi)