Wakil Presiden Jusuf Kalla geram dengan pernyataan sejumlah kepala daerah yang menyatakan siap mundur demi keluarga atau kepada mereka yang masih mempunyai hubungan darah untuk maju dalam Pilkada Serentak Desember mendatang.
Wapres menegaskan setiap pemimpin daerah harus menepati janji untuk menjabat selama lima tahun, seperti apa yang telah diucapkan saat pengambilan sumpah jabatan. "Harus memenuhi amanahnya. karena dia kan minta amanah dan rakyat kasih amanah. Jangan potong di tengah, ini kan amanah," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jumat (19/6/2015).
JK berpesan kepada Kepala Daerah jangan menganggap rencana pengunduran merupakan perkara mudah. Menurut dia, Mendagri dan DPRD berhak menolak jika alasan mundur semata-mata hanya untuk mengakomodir kepentingan keluarganya. "Apakah diizinkan oleh pemerintah, dalam hal ini Mendagri? Belum tentu dong," tegas dia.
Hingga saat ini, Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang menyatakan siap mundur demi memuluskan anggota keluarganya menggantikan mereka.
Seperti diketahui, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Pasal 1 angka 6, calon kepala daerah dilarang mempunyai konflik kepentingan dengan petahana atau incumbent.
Calon gubernur, bupati dan wali kota tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, hubungan darah dan garis keturunan dengan petahana baik ayah, ibu, anak, kakak, adik, mertua, paman, ipar atau pun menantu dari para petahana. Jika memang mempunyai hubungan darah atau kerabat, seharusnya petahana tersebut tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah setelah satu periode. [rimanews]
0 comments:
Post a Comment