Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyikapi serius laporan ada menteri yang yang mengkritik Presiden Joko Widodo. Soalnya kritik itu disampaikan dengan cara yang kasar dan tak elok, sehingga dinilai cenderung menghina Kepala Negara.
Menurut Tjahjo, pada dasarnya Presiden sangat terbuka menerima kritik, saran, dan masukan dari siapa pun, termasuk para menterinya. Namun, kritik itu seyogianya disampaikan secara beretika, bukan diumbar kepada publik melalui media massa dan media sosial.
"Mana masukan, mana kritik, saran, asal jangan menghina," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin, 29 Juni 2015.
Tjahjo yang juga politikus PDIP akan menegur menteri yang, menurutnya, menghina Presiden itu. Itu bukan perkara remeh karena Presiden adalah lambang negara sehingga wajib dihormati.
"Siapa yang menghina Presiden atau lambang negara, Mendagri harus siap mengambil sikap," ujar Tjahjo.
Ihwal menteri yang dinilai menghina Presiden itu belum terang benar. Identitasnya belum diketahui jelas. PDIP mengaku sudah mencatat nama menteri yang dimaksud, tetapi menolak menyebutkan identitasnya.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa menteri yang menghina Presiden bukan dari kalangan partai politik. "Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung, latar belakangnya profesional, independen," katanya.
Masinton mengaku, PDIP baru mengetahui seorang menteri. "Perempuan," katanya, tanpa menjelaskan lebih detail.
Dia cuma menyayangkan sikap menteri itu karena sebagai pembantu Presiden, seharusnya terhadap pimpinannya. Lagi pula penghinaan itu hanya karena wacana perombakan kabinet atau reshuffle.
"Presiden dianggap, mungkin karena mau di-reshuffle, dia kemudian bilang Presidennya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada Presiden di luar rapat. Kalau ada kebijakan yang gimana, sampaikan ke Presiden," jelas anggota Komisi III DPR itu. (viva9
0 comments:
Post a Comment