Benar Itu, Puan Layak Diganti Karena Menteri Karbitan

Para pekerja profesional yang bekerja di kawasan Jalan Sudirman, Kuningan, dan Thamrin, Jakarta, menilai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai menteri yang paling layak diganti.

Puan Maharani, yang juga puteri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dianggap tidak membuat terobosan selama menjadi menteri koordinator pada Kabinet Jokowi-JK.

Hal ini terungkap dalam survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi).

Survei dilakukan pada 26 Mei hingga 3 Juni 2015.

"Di bidang pembangunan manusia, 59,6 responden menginginkan Puan di-reshuffle. Puan tidak disukai karena tidak ada terobosan dan kebijakan selama dia jadi menteri, padahal dia Menko," kata juru bicara Kedai Kopi, Hendri Satrio, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (21/6/2015).

Dalam survei itu, para menteri lain di bidang pembangunan manusia masih mendapat dukungan yang cukup luas dari publik.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, misalnya, mendapat dukungan dari 61,6 persen responden agar tetap bertahan di posisi tersebut.

Sementara itu, 50,8 persen responden menganggap Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga layak diganti.

Sebagai menteri koordinator, Sofyan dianggap bertanggung jawab atas melemahnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Sebanyak 42,8 persen responden juga menyatakan perlunya penggantian posisi Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

"Mungkin ini karena efek dari impor beras kemarin," kata Hendri yang juga pengamat politik Universitas Paramadina itu.

Adapun di bidang politik, hukum, dan keamanan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly paling disorot sebagai menteri yang layak diganti.

Sebanyak 52,4 persen responden menyatakan hal itu. Politisi PDIP itu dianggap bertanggung jawab atas kisruh partai politik yang berkepanjangan.

Selain Yasonna, sebanyak 47,6 persen responden mengharapkan penggantian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno.

"Selain dianggap bertanggung jawab dengan kondisi politik yang tidak stabil, Tedjo juga banyak dikritik karena berbagai pernyataannya, seperti yang menyebut rakyat tidak jelas beberapa waktu lalu," kata Hendri.

Survei ini diikuti oleh 250 responden pekerja profesional yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said, Jakarta.

Pemilihan sampel dilakukan metode purposive sampling.

Responden dipilih berdasarkan karakteristik tertentu, di antaranya berpenghasilan di atas Rp 5 juta, mempunyai mobil, memilih latar belakang pekerjaan di salah satu unit, seperti perbankan, akuntan, 

dan memiliki jabatan sekurang-kurangnya asisten manajer.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.(Tribun)