Dr. Ichsanuddin Noorsy |
PENGAMAT Ekonomi Dr. Ichsanuddin Noorsy mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi dalam melakukan tata kelola energi. Menurut dia, langkah Presiden Jokowi saat ini berlawanan dengan kebijakan Soekarno saat menjadi Presiden.
Pada tahun 1958, kata Ichsan, Soekarno berusaha melakukan nasionalisasi sejumlah perusahaan asing. Meski akhirnya berujung pada bagi hasil karena Amerika menolak nasionalisasi.
Sedangkan di era Soeharto harga minyak di Indonesia berkali lipat naik terutama menjelang reformasi.
“Jatuh picunya Soeharto menunjukkan bahwa harga minyak selalu berhubungan dengan politik Indonesia. Inilah panggung dunia,” ujar Ichsanuddin dalam diskusi yang dibuka umum bertema ‘Adakah Harapan di Tengah Oligarki Pengelolaan Migas’ Jum’at (8/5/2015) di Cikini.
Menurut Noorsy, Jokowi tengah memanfaatkan konflik dalam perundang-undangan migas untuk memenuhi keinginan kapitalisme global.
“Jokowi memanfaatkan konflik perundang-undangan untuk memenuhi sang tuan besar,” terang pakar ekonomi tersebut.
Ichsanuddin kemudian mengkritisi susunan Trisakti ala Jokowi yang sebenarnya lebih mengakomodir kepentingan Neoliberal daripada Undang-Undang.
“Trisaktinya dia cuma nempel di bibir,” lanjut Ichsanuddin
Menurut Pengamat Kebijakan Politik ini, harusnya pemerintah Indonesia menggunakan dua harga, harga pasar dunia dan harga dalam negeri, bukan menggunakan harga internasional yang timpang dengan harga lokal
Sumber : IP
0 comments:
Post a Comment